Tak Punya Keahlian Khusus, Ortu Kepayahan Dampingi Anak Belajar Daring

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Ali Ikhsan (foto:rahayu)

KUDUS- Didorong untuk mencari solusi yang terbaik Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam menggelar sekolah tatap muka di tengah pandemi covid-19, dikarenakan banyak orang tua (ortu) kepayahan mendampingi anak untuk belajar di rumah, kata anggota DPRD Kudus Ali Ikhsan dalam rapat Paripurna DPRD Kudus yang digelar Selasa, (28/7/2020).


Ali mengatakan banyak orang tua yang kepayahan mendampingi anak untuk belajar di rumah. Bahwa ibu-ibu menjadi resah karena mereka tidak punya keahlian khusus untuk mengajari anak secara daring.


Saat ini Kudus perlu mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar sekolah secara normal. Permintaan itu disampaikan lantaran Ali melihat Kudus sudah dalam kondisi darurat pendidikan karena adanya pandemi covid-19 ini.


" Saya dilapori warga terkait hal ini. Sekarang ini banyak orang tua, khususnya ibu-ibu kewalahan dalam mendampi anak belajar secara daring di rumah. Sehingga merek meluapkan emosi dan kejengkelan ke anak dan suaminya," paparnya.


Ketus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) berharap Pemerintah Kabupaten Kudus memikirkan salusi atas permasalahan tersebet agar Kabupaten Kudus juga tidak menjadi darurat moral pelajar.


"Jangan sampai maraknya dispensasi nikah sebab hamil duluan yang terjadi di Kabupaten Jepara, juga terjadi di Kabupaten Kudus," ujar dia.


Ia mendesak supaya Pemerintah Kabupaten Kudus segera mengaktifkan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tetal memperhatikan protokol kesehatan pencegahan covid yang lebih ketat.


"Siswa wajib cuci tangan, menggunakan masker dan face shield. Terus jarak antarbangku diatur sebagai bentuk pyhsicaldistancing. Bagi sekolah yang punya siswa banyak bisa dibagi dalam beberapa kelompok dan belajar secara digilir," kata Ali.


Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Kudus M. Hartopo membenarkan pendapat Ali Ikhsan. Hanya saja, ia belum bisa membuat kebijakan membuam sekolah. Sebab instruksi dari Kementrian Pendidika dan Kebudayaan menyatakan daerah yang tidak berzona hijau tidak dipernolehkan mengadakan sekolah tatap muka.

"Nanti akan kami kaji dan lakukan simulasi dulu," ungkapnya. (SR)